Bencana tsunami yang pernah menerjang Aceh ditambah dengan  dampak konflik berkepanjangan menggambarkan masa sulit yang pernah dilalui oleh provinsi ini. Namun di sisi lain, proses rekonsiliasi dan rehabilitasi yang terus dilakukan merupakan peluang besar bagi Aceh untuk menata diri dari awal dengan perencanaan masa depan yang baik. Kehancuran infrastruktur dan hilangnya banyak pegawai pemerintahan akibat bencana dan konflik di masa lalu, memperlihatkan betapa perlunya rekonstruksi yang tidak hanya dari segi fisik, tapi juga peningkatan kapasitas dari para pegawai pemerintahan untuk mendukung sistem pemerintahan daerah yang lebih baik.

Atas dasar pertimbangan  itulah Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Forum KKA) dibentuk. Dalam sebuah konferensi yang dihadiri oleh kabupaten/kota se-Aceh dan para pemangku kepentingan lainnya, tanggal 8-9 Maret 2008, Forum KKA telah dideklarasikan, dengan harapan bahwa asosiasi ini mampu menaungi kebutuhan dan kepentingan yang spesifik dari kabupaten/kota se-Provinsi Aceh dengan tetap mempertahankan hubungan kerjasama dengan asosiasi pemerintahan tingkat nasional  yang telah lebih dulu ada seperti  APKASI/ADKASI dan APEKSI/ADEKSI

Sejak berdirinya, Forum KKA aktif bergerak dalam memperjuangkan kepentingan kabupaten/kota se-Aceh di hadapan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Satu bentuknya adalah advokasi mengenai alokasi dan transfer dana otonomi khusus dan dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Berkaitan dengan itu, Forum KKA juga mendorong terbentuknya sebuah Komite Keuangan dan komite Dana Otsus & Migas Kabupaten/Kota  ,  yang bertugas antara lain untuk terus mengawal program advokasi agar dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi didesentralisasikan oleh Pemerintah Aceh melalui alokasi dan transfer ke masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).

Keberhasilan lain dari Forum KKA adalah mendorong pelaksanaan Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) untuk memberi masukan, terutama mengenai kesamaan hak dan pemberdayaan perempuan, dalam Musrenbang di berbagai tingkat pemerintahan. Musrena sudah dilaksanakan di sebagian kabupaten/kota. Musrena adalah salah satu bentuk best practice dari Forum KKA yang layak untuk dipromosikan ke daerah lain di Indonesia. Musrena bisa juga sebagai upaya khusus untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam setiap tahapan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

Di satu sisi, Forum KKA telah memiliki pencapaian-pencapaian yang patut dibanggakan. Di sisi lain, Forum KKA juga perlu untuk mengembangkan diri dan belajar dari asosiasi-asosiasi pemerintahan lainnya yang telah lebih tua dari dari segi prakarsa, dan pengalamannya. Atas dasar itulah mereka mengadakan Lokakarya Diseminasi Pengetahuan yang diadakan di Jakarta, 24 Februari 2011 lalu. Kegiatan ini mengundang perwakilan dari beberapa asosiasi pemerintahan yang ada di Indonesia (ADEKSI, ADKASI, APKASI dan APEKSI), dan dari negara-negara sahabat seperti : Vietnam (ACVN), Kamboja (NLC/S), Kanada (FCM), Lembaga yang menaungi asosiasi-asosiasi pemerintahan di negara-negara Asia Pasifik (UCLG-ASPAC), dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kegiatan ini terlihat bahwa setiap asosiasi pemerintahan memiliki karakter dan struktur organisasi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karakter anggota yang berbeda-beda, struktur pemerintahan daerah yang berbeda di setiap negara, kondisi geografis, model desentralisasi yang dijalankan di negara yang bersangkutan, serta ketersediaan sumber daya manusia dan pendanaan. Namun demikian, semuanya memiliki kemiripan, bahwa mereka menjadi jembatan komunikasi antara anggotanya dengan pengambil kebijakan lain yang terkait erat dengan mereka (pemerintah pusat, kementerian, atau mitra pembangunan internasional).

Struktur dan karakter sebuah asosiasi memberikan kekuatan sekaligus memiliki kelemahannya, tapi itu merupakan yang paling tepat untuk situasi yang dihadapi oleh para anggotanya saat ini. Tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan berevolusi atau mengadopsi model yang berbeda di kemudian hari. Sebagai contoh, FCM (Federation of Canadian Municipalities) yang pertama berdiri tahun 1901, beberapa kali berganti nama dan merevisi strukturnya untuk beradaptasi dengan perkembangan tata pemerintahan di Kanada.

Di bagian lain dari lokakarya ini, ditampilkan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh FCM, yang membandingkan beberapa asosiasi yang berbeda dari negara Bolivia, Kanada, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Tanzania. Secara umum ada tiga bentuk asosiasi yang diadopsi oleh asosiasi-asosiasi ini, yaitu model pemerintahan daerah satu tingkat yang setara (kabupaten dan kota saja), model multi-tingkat (kabupaten/kota dan provinsi dalam satu asosiasi), maupun model federasi (gabungan dari beberapa asosiasi).

Menurut penelitian ini, satu hal yang harus ada dalam setiap asosiasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki keterwakilan suara dan memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan asosiasi. Lebih jauh, untuk mengakomodasi berbagai topik khusus (misal, ekonomi, sosial, kesehatan) yang menjadi fokus dari masing-masing anggota,   dan selanjutnya dibutuhkan komite-komite internal dalam asosiasi yang membidangi permasalahan tersebut.

Setelah mekanisme yang ada mampu mengakomodasi kepentingan para anggota, yang kemudian perlu diperhatikan adalah bahwa asosiasi mampu berbicara dengan satu suara sebagai representasi dari seluruh anggotanya. Hal ini akan meningkatkan posisi dan daya tawarnya saat melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat atau pihak-pihak lain yang terkait dengan kepentingan para anggotanya. Selain itu, asosiasi juga perlu memiliki skema-skema peningkatan kapasitas para anggotanya, baik melalui kerjasama antar daerah, pelatihan-pelatihan atau forum-forum tematis tingkat lokal dan nasional. Bahkan juga ke forum-forum internasional dan kawasan.

Membentuk sebuah asosiasi pemerintahan daerah adalah cara yang efektif untuk saling belajar dan bekerja sama antar pemerintah daerah. Terlepas dari semua kelemahan sebuah asosiasi, tidak bisa dipungkiri bahwa para anggotanya mampu mencapai hasil-hasil yang lebih besar, yang  sangat sulit dicapai apabila mereka tidak bekerja sebagai satu kesatuan dengan satu suara untuk kepentingan bersama.