Australia dan Indonesia telah menjadi mitra pembangunan selama bertahun-tahun, dan memiliki hubungan kuat yang telah dijalin semenjak tahun 1950-an. Melalui AusAID?, program bantuan luar negeri Pemerintah Australia di Indonesia akan mengalokasikan estimasi dana Bantuan Pembangunan Resmi sejumlah A$452 juta (Rp 3.7 triliun) untuk tahun 2009-10.

Bantuan ini memperluas dukungan Australia di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, manajemen bencana, dan air bersih dan sanitasi. Bantuan ini sesuai dengan komitmen Australia untuk memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia sejumlah A$2,5 milyar untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2012-13.

Indonesia adalah penerima dana bantuan pembangunan Australia terbesar. Australia memiliki komitmen kemitraan yang kontinyu dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan usaha pembangunan kembali sejak peristiwa tsunami Samudera Hindia tahun 2004, dan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan jangka panjang.

Australia akan terus mengutamakan penguatan ekonomi dan manajemen keuangan, membangun lembaga demokratis, mempromosikan stabilitas dan keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa di Indonesia, khususnya di propinsi-propinsi termiskin di wilayah bagian Timur.

Melalui anggaran bantuan pembangunannya, Australia akan menyediakan A$3,8 milyar untuk total bantuan pembangunan resmi periode 2009-10, yang mengutamakan bantuan bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia, menghadapi dampak resesi global.
Website: http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/index-indo.html

 

Program CIDA di Indonesia mengacu kepada Kerangka Kerja Pemrograman Pembangunan Negara (Country Development Programming Framework --CDPF) 2005-2009. Tujuan CDPF adalah untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi kemiskinan dan berfokus pada tiga area: ketatapemerintahan terdesentralisasi, manajemen sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sektor swasta. Secara bertahap, CIDA semakin berfokus pada dua area pertama. Kesetaraan gender merupakan isu lintas area yang terintegrasi dalam semua proyek. Fokus geografis CIDA di Indonesia kebanyakan adalah pulau Sulawesi.

Program CIDA di Indonesia mengacu kepada Kerangka Kerja Pemrograman Pembangunan Negara (Country Development Programming Framework --CDPF) 2005-2009. Tujuan CDPF adalah untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi kemiskinan dan berfokus pada tiga area: ketatapemerintahan terdesentralisasi, manajemen sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sektor swasta. Secara bertahap, CIDA semakin berfokus pada dua area pertama. Kesetaraan gender merupakan isu lintas area yang terintegrasi dalam semua proyek. Fokus geografis CIDA di Indonesia kebanyakan adalah pulau Sulawei. Staf CIDA yang berbasis di Indonesia berkantor di Kedutaan Besar Kanada, Jakarta.

Guna mencapai suatu tingkat dimana pendampingan CIDA dapat benar-benar terkoordinasi dan searah dengan rencana serta prioritas pemerintah, CIDA dan beberapa donor lainnya telah bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kelompok Kerja Lembaga Donor untuk Desentralisasi yang diketuai dan difasilitasi oleh CIDA sejak bulan Mei 2005. Selain itu, sejak dimulai tahun 2004, DSF telah menjadi suatu mekanisme bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dialog dengan para lembaga donor dalam kaidah yang lebih sistematis dan terkoordinasi dan, khususnya, merupakan peluang untuk penyesuaian bagi para lembaga donor, dengan semangat Deklarasi Paris tentang efektifitas bantuan.
Website: http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/Eng/JUD-129154747-SDY

Bank Dunia adalah salah satu sumber pendanaan dan pengetahuan terbesar untuk mendukung berbagai pemerintah dan negara anggotanya dalam upaya mereka berinvestasi di sekolah dan pusat kesehatan, menyediakan air dan listrik, mengatasi penyakit dan melindungi lingkungan. Dukungan ini diberikan melalui pinjaman dan hibah berdasar proyek atau kebijakan, serta pendampingan teknis seperti saran maupun studi.

Bank Dunia bukanlah lembaga ‘bank’ dalam makna yang umum dipahami. Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari 185 negara berkembang maupun maju.

Didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan untuk mendukung pemulihan Eropa pada masa pasca-perang. Jumlah negara anggota meningkat pesat di dekade 1950 dan 1960-an ketika cukup banyak negara mendeklarasikan kemerdekaannya. Seiring dengan berkembangnya jumlah dan berubahnya kebutuhan para negara anggota, Bank Dunia pun berkembang dan kini terdiri dari lima lembaga berbeda.

Seluruh dukungan terhadap negara peminjam ditentukan berdasarkan sebuah strategi tunggal (yang disebut Strategi Bantuan Negara (Country Assistance Strategy - CAS) yang dirancang oleh negara tersebut sendiri dengan bantuan dari Bank Dunia dan lembaga donor lain, lembaga bantuan, serta organisasi masyarakat sipil.
Website: www.worldbank.org/id